Ratusan Petani Sukabumi Jemput Bubun Bebas Dari Lapas
Bubun Disambut Isak Tangis Keluarga dan Para Petani Pasir Datar Setelah Menjalani Vonis Hukuman

Ratusan Petani Sukabumi Jemput Bubun Bebas Dari Lapas

Oleh : Ahmad Fikri
Minggu, 26 November 2017 pada 17:37 WIB
1235

SUKABUMI- Ratusan warga petani penggarap Kampung Pasir Datar, Desa Pasir Datar Indah, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi berbondong-bondong datang ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Nyomplong, Kota Sukabumi untuk menyambut dibebaskannya Bubun Kusnadi setelah menjalani vonis hukuman tuduhan penyerobotan lahan oleh PT. Surya Nusa Nadicipta (SNN) selama 30 hari, Minggu (26/11).

Tangis haru dan sedih mengiringi keluarga serta para petani penggarap saat menjemput Bubun Kusnadi yang menjadi korban sengketa lahan antara petani penggarap Pasir Datar dengan PT. SNN. Sebelumnya Bubun dilaporkan oleh PT. SNN atas penyerobotan lahan yang dilakukan oleh Bubun dan petani penggarap lainnya, namun hanya Bubun saja yang maju ke meja hukum.

"30 hari dalam sel, Alhamdullilah saya masih dalam kondisi sehat waalfiat," ujar Bubun Kusnadi kepada terasberita.

Bubun menerangkan bahwa penjara yang dijalaninya tidak menakutkan dan sekejam apa yang dibayangkan. Di dalam Lapas, lanjut Bubun orangnya baik-baik, apalagi masalah yang dihadapi adalah sebuah resiko perjuangan. 

Sementara itu, Ketua DPC Serikat Petani Indonesia (SPI) Sukabumi, Rozak Daud mendesak penegak hukum dan pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi memiliki ketegasan dalam menegakan aturan, sama seperti hukuman yang diberikan kepada Bubun.

"Hukum jangan tajam ke rakyat tapi mandul ke atas dan yang berduit. HGB milik PT. SNN pun bermasalah dan saya mendesak kepolisian dan pemda kabupaten sukabumi segera memprosesnya secara hukum," tutur Rozak kepada terasberita.

Rozak menjelaskan, PT. SNN telah membiarkan lahan tidak dimanfaatkan sesuai pemberian dari negara atau ditelantarkan. Dihapusnya HGB lanjut Rozak, adalah dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuai syaratnya tidak terpenuhi melainkan ditelantarkan.


"Hal tersebut diatur dalam pasal 40 undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 1960 dan pasal 35 peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996. Pemerintah harus tegas menindak pelanggaran ini," tambah Rozak.

Rozak pun sangat menyayangkan wakil rakyat DPRD Kabupaten Sukabumi khususnya komisi I DPRD yang tidak berperan dalam membantu para petani saat petani menghadapi masalah. 

"Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi kemana, saat petani menghadapi masalah justru tidak ada pembelaan dari wakil rakyat yang mandul," pungkasnya. (KRI/KRI)




Email redaksi :
Hotline Laporan dan Informasi :
085720046006/081297126993
Komentar
Iklan teras
Popular news

Create Account



Log In Your Account